TABLOID CRYPTO – Pemerintah Hong Kong resmi menerbitkan Virtual Asset Services Legislation (Amendment) Bill 2026 pada 20 November 2026. Rancangan undang-undang ini memperluas cakupan regulasi aset virtual dengan mewajibkan empat jenis layanan baru untuk mendapatkan lisensi atau registrasi dari Securities and Futures Commission (SFC).
Keempat layanan tersebut meliputi dealing (perdagangan/broker), advisory (penasihat), management (pengelolaan aset), dan custody (penitipan/penjagaan aset). Langkah ini menjadi kelanjutan dari kerangka regulasi yang sebelumnya sudah mengatur platform perdagangan aset virtual dan penerbit stablecoin.
Apa Saja yang Diatur dalam RUU Baru?
Menurut pengumuman resmi pemerintah Hong Kong, siapa pun yang menjalankan bisnis layanan dealing, advisory, management, atau custody aset virtual di Hong Kong wajib berlisensi atau terdaftar di SFC. Mereka juga harus memenuhi uji fit-and-proper serta persyaratan regulasi lainnya.
Bank dan pemegang lisensi stored value facility yang diawasi Hong Kong Monetary Authority (HKMA) juga diwajibkan mendaftar ke SFC jika ingin menyediakan layanan aset virtual.
RUU ini mengamendemen Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing Ordinance (Cap. 615). Tujuannya jelas: memberikan jalur kepatuhan yang lebih terukur bagi pelaku industri sekaligus memperkuat perlindungan investor.
Baca Juga : UE Beri Ceko dan Spanyol 2 Bulan untuk Terapkan DAC8, Aturan Pajak Kripto
Jadwal Selanjutnya
RUU tersebut dijadwalkan masuk ke Legislative Council untuk First Reading pada 2 Desember 2026. Proses ini masih merupakan tahap awal, dan RUU tersebut belum menjadi undang-undang hingga disahkan oleh parlemen.
Langkah Hong Kong ini sejalan dengan prinsip “same business, same risks, same rules” yang ingin diterapkan di pasar aset digital. Regulator ingin menciptakan lingkungan yang lebih terstruktur tanpa menghambat inovasi.
Kesimpulan
Hong Kong semakin serius menata ekosistem aset digital dengan menerbitkan RUU yang mewajibkan dealer, penasihat, manajer, dan kustodian kripto untuk berizin di bawah SFC. Aturan baru ini memperluas cakupan regulasi di luar platform perdagangan dan diharapkan meningkatkan kepercayaan investor. Industri kini menunggu proses pembahasan di Legislative Council yang dimulai 2 Desember 2026.
Disclaimer: Artikel ini disusun berdasarkan pengumuman resmi Pemerintah Hong Kong dan laporan media terkait Virtual Asset Services Legislation (Amendment) Bill 2026 per 20–21 November 2026. Bukan merupakan saran hukum atau investasi. Regulasi dapat berubah. Lakukan verifikasi langsung ke sumber resmi. Tabloid Crypto tidak bertanggung jawab atas segala bentuk kerugian.
Baca Juga : Fed Sinyalkan Kenaikan Suku Bunga Lebih Agresif, Bitcoin Langsung Jatuh di Bawah $63.000
5 FAQ Seputar RUU Regulasi Kripto Hong Kong
1. Apa nama resmi RUU yang diterbitkan Hong Kong?
Virtual Asset Services Legislation (Amendment) Bill 2026.
2. Layanan apa saja yang wajib berizin?
Dealing (perdagangan), advisory (penasihat), management (pengelolaan), dan custody (penitipan aset virtual).
3. Siapa yang mengawasi?
Securities and Futures Commission (SFC). Bank dan stored value facility juga harus mendaftar ke SFC jika menyediakan layanan VA.
4. Kapan RUU ini dibahas di parlemen?
First Reading dijadwalkan pada 2 Desember 2026 di Legislative Council.
5. Apa tujuan utama aturan baru ini?
Memberikan jalur kepatuhan yang jelas bagi pelaku industri sekaligus memperkuat perlindungan investor di pasar aset digital Hong Kong.
Oleh : Tim Redaksi Tabloid Crypto












