TABLOID CRYPTO – Komisi Eropa meningkatkan tekanan terhadap Republik Ceko dan Spanyol terkait penerapan aturan pelaporan pajak kripto DAC8. Pada 19 November 2026, kedua negara menerima reasoned opinion (pendapat beralasan), tahap kedua dari prosedur pelanggaran. Mereka kini punya waktu dua bulan untuk merespons dan menyelesaikan implementasi aturan tersebut ke dalam hukum nasional.
Jika gagal, kasus bisa dibawa ke Mahkamah Agung Uni Eropa, dengan kemungkinan sanksi finansial. Nomor kasus masing-masing adalah INFR(2026)0032 untuk Ceko dan INFR(2026)0060 untuk Spanyol.
Apa Itu DAC8?
DAC8 adalah amandemen arahan kerja sama administratif Uni Eropa yang mewajibkan penyedia layanan aset kripto (CASP) melaporkan data transaksi pengguna kepada otoritas pajak. Aturan ini mencakup transaksi yang dapat dilaporkan mulai 1 Januari 2026. Pertukaran informasi otomatis antar otoritas pajak negara anggota dijadwalkan selesai paling lambat 30 September 2027.
Negara-negara anggota UE seharusnya menyelesaikan transposisi aturan ini ke hukum nasional paling lambat 31 Desember 2025 dan mulai menerapkannya sejak 1 Januari 2026. Sebagian besar negara sudah mematuhinya, namun Ceko dan Spanyol masih tertinggal.
Baca Juga : Fed Sinyalkan Kenaikan Suku Bunga Lebih Agresif, Bitcoin Langsung Jatuh di Bawah $63.000
Mengapa Kedua Negara Ditarget?
Komisi Eropa sebelumnya sudah mengirim surat peringatan formal (letter of formal notice) pada Januari 2026 kepada 12 negara anggota yang belum sepenuhnya menerapkan DAC8. Pada November, hanya Ceko dan Spanyol yang naik ke tahap reasoned opinion karena dinilai masih belum menyelesaikan implementasi secara penuh.
Bagi pelaku industri kripto di kedua negara, keterlambatan ini menciptakan ketidakpastian. Sementara exchange dan penyedia layanan di negara UE lain sudah mulai mencatat data transaksi untuk pelaporan, regulasi di Ceko dan Spanyol belum sepenuhnya siap.
Kesimpulan
Tekanan Komisi Eropa terhadap Ceko dan Spanyol menandai komitmen UE untuk memastikan aturan pelaporan pajak kripto DAC8 diterapkan secara merata di seluruh blok. Dengan tenggat waktu dua bulan, kedua pemerintah harus segera menyelesaikan peraturan nasional. Kegagalan bisa berujung pada proses hukum di tingkat UE. Bagi investor dan pelaku industri, perkembangan ini menegaskan bahwa transparansi pajak kripto di Eropa semakin ketat dan tidak bisa ditunda.
Disclaimer: Artikel ini disusun berdasarkan laporan Komisi Eropa dan pemberitaan terkait prosedur pelanggaran DAC8 per 19–20 November 2026. Bukan merupakan saran hukum atau pajak. Kondisi regulasi dapat berubah. Konsultasikan dengan ahli setempat sebelum mengambil keputusan. Tabloid Crypto tidak bertanggung jawab atas segala bentuk kerugian.
Baca Juga : Gubernur Fed Waller: Monopoli Pembayaran Bank Mulai Runtuh, Stablecoin Jadi Pesaing
5 FAQ Seputar DAC8 dan Ultimatum UE
1. Apa yang terjadi dengan Ceko dan Spanyol terkait DAC8?
Komisi Eropa mengirim reasoned opinion dan memberi waktu dua bulan agar kedua negara menyelesaikan implementasi aturan pelaporan pajak kripto DAC8.
2. Apa konsekuensinya jika tidak mematuhi?
Kasus bisa dilanjutkan ke Mahkamah Agung Uni Eropa, dan Komisi dapat meminta sanksi finansial.
3. Kapan DAC8 mulai berlaku?
Aturan mulai diterapkan sejak 1 Januari 2026. Pertukaran data pertama antar otoritas pajak dijadwalkan paling lambat 30 September 2027.
4. Apa yang harus dilaporkan penyedia layanan kripto?
Data identitas pengguna (termasuk residensi pajak) serta aktivitas transaksi seperti perdagangan dan transfer tertentu.
5. Mengapa hanya dua negara yang naik tahap?
Dari 12 negara yang sebelumnya diperingatkan, hanya Ceko dan Spanyol yang dinilai masih belum sepenuhnya menerapkan aturan hingga November 2026.
Oleh : Tim Redaksi Tabloid Crypto












