Tabloid Crypto – Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) harus ditangani secara menyeluruh. lebih khusus dalam kasus pola baru yang menggunakan aset digital.
Dalam acara Peringatan 22 Tahun Gerakan Nasional Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT), yang diadakan di Istana Negara pada Rabu, 17 April 2024, Jokowi membuat pengungkapan ini.
Baca Juga :Â Apakah Bitcoin Akan Tumbuh? Pola yang Dikenal Sejak Desember 2020 Ditemukan oleh Analis Bitfinex
Ia meminta Komite TPPU untuk bekerja dua hingga tiga langkah lebih jauh dari pelaku. Ia juga meminta mereka untuk terus bekerja sama dengan negara lain untuk meningkatkan regulasi dan transparansi penegakan hukum hingga pemanfaatan teknologi.
Kita harus memperhatikan pola teknologi baru dalam TPPU, seperti aset mata uang kripto, aset virtual, NFT kemudian aktivitas loka pasar mata uang elektronik, AI yang digunakan untuk otomasi transaksi, dan sebagainya. Jokowi menyatakan bahwa teknologi saat ini berkembang dengan cepat.
Ada indikasi pencucian uang melalui aset kripto sebesar US$ 8,6 triliun di tahun 2022, menurut catatannya, berdasarkan data dari Crypto Crime Report. Karena itu, dia percaya bahwa penegak hukum tidak boleh tertinggal dalam hal teknologi.
Jokowi menyatakan, “Ini setara dengan Rp 139 triliun secara global, bukan besar tapi sangat besar sekali. Ini menunjukkan bahwa pelaku TPPU terus mencari cara baru untuk melakukannya.”
“Kita tidak boleh kalah, kita tidak boleh kalah canggih, kita tidak boleh kalah jadul, kita tidak boleh kalah melangkah, kita harus bergerak cepat, kita harus di depan mereka. Jika tidak, kita akan ketinggalan terus.”
Jokowi juga meminta untuk tetap waspada terhadap ancaman pendanaan terorisme.
Jokowi menyatakan, “Selain TPPU, kita harus tetap waspada terhadap ancaman terorisme. Ini juga harus kita pantau, harus kita cegah, dan saya berharap PPAT dan K/L terkait dapat terus meningkatkan sinergi dan inovasi.”
Baca Juga :Â Setelah Serangan Rudal Iran di Israel, Bitcoin dan Ether Turun
Beberapa menteri dan kepala lembaga terlihat hadir dalam acara, termasuk Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Hadi Tjahjanto, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, dan Jaksa Agung ST Burhanuddin.
Selain itu, ada Panglima TNI Agus Subiyanto, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Kepala Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana. (red/tc)
Responses (2)