Tabloid Crypto – Orang-orang seperti Presiden Bank Sentral Eropa Christine Lagarde tidak dapat dianggap sebagai nabi di negaranya sendiri. Ia mengakui bahwa putranya kehilangan “hampir semua” investasinya dalam aset kripto pada hari Jumat, 24 November 2024. Padahal ia banyak memperingatkannya sebelumnya.
Lagarde telah lama mengecam mata uang kripto, menggambarkannya sebagai spekulasi, tidak berharga, dan alat yang sering digunakan oleh penjahat untuk melakukan aktivitas ilegal.
Baca Juga :Â Seluk Beluk Bitcoin: Penyelesaian untuk Dunia Finansial
Di balai kota yang dipenuhi mahasiswa di Frankfurt, Lagarde menyatakan, “Dia mengabaikan saya secara terhormat, yang merupakan hak istimewanya. Dan dia kehilangan hampir seluruh uang yang telah dia investasikan.”
Lagarde menambahkan, “Tidak banyak tapi dia kehilangan semuanya, dia kehilangan sekitar 60%, jadi ketika saya berbicara lagi dengannya tentang hal itu, dia dengan enggan menerima bahwa saya benar.”
Meskipun dia tidak menyebutkan nama anak laki-lakinya, ketua ECB ini mengaku memiliki dua anak laki-laki berusia pertengahan 30-an.
Untuk melindungi konsumen yang tidak menyadari risiko kripto, Bank Central Eropa telah meminta regulasi internasional untuk aset kripto. Ini juga untuk mencegah celah yang dapat digunakan untuk menyalurkan dana kepada teroris atau memungkinkan penjahat mencuci uang.
ECB memulai proyek euro digitalnya karena khawatir mata uang yang diterbitkan swasta dapat menggantikan uang pemerintah. Namun, bank tersebut masih membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menerbitkan uang digital.
Baca Juga :Â CEO Indodax Menunjukkan Potensi Positif dari Kasus Binance
Bank itu memulai “tahap persiapan” untuk euro digital bulan lalu. Meskipun demikian, ia menyatakan bahwa akan memerlukan dua tahun tambahan sebelum memutuskan untuk memulainya.
“Seperti yang Anda ketahui, saya memiliki opini yang sangat buruk tentang kripto,” kata Christine Lagarde. “Masyarakat bebas menginvestasikan uang mereka di mana pun mereka mau, masyarakat bebas berspekulasi sebanyak yang mereka mau, (tetapi) masyarakat tidak boleh bebas berpartisipasi dalam perdagangan dan bisnis yang dikenai sanksi pidana.” (red/tc)
