TABLOID CRYPTO – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali menegaskan dua prioritas utama dalam pengawasan aset kripto: perlindungan konsumen dan pencegahan pemanfaatan aset digital untuk tindak pidana pencucian uang (money laundering). Hal ini disampaikan dalam sesi penutup Pertemuan Rutin Sarasehan Interaktif (Perisai) Badilum Episode 19 yang digelar Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum secara daring, Senin (9/11/2026).
Kegiatan yang mengangkat tema “Penanganan Perkara Aset Kripto” menghadirkan Iwan Budiman, Kepala Departemen Pengaturan dan Perizinan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK, serta Dr. Edmon Makarim, ahli hukum telematika Universitas Indonesia.
Perlindungan Konsumen Bukan Hanya Tugas OJK
Dalam pernyataannya, Iwan Budiman menekankan bahwa perlindungan konsumen tidak bisa sepenuhnya dibebankan kepada otoritas pengawas. Konsumen juga punya tanggung jawab untuk memahami karakteristik dan risiko aset kripto sebelum memutuskan berinvestasi.
“Kami selalu mengingatkan konsumen untuk melakukan riset sendiri (do your own research) sebelum berinvestasi aset kripto. Jangan sampai keputusan investasi hanya didorong oleh fenomena fear of missing out (FOMO) tanpa pemahaman dan riset yang memadai,” pesan Iwan.
Ia menambahkan, dua aspek ini—perlindungan konsumen dan pencegahan pencucian uang—juga menjadi perhatian dalam kesepakatan internasional, meski mekanisme pelaksanaannya disesuaikan dengan kebijakan masing-masing negara.
Iwan mengapresiasi forum Perisai Badilum yang tidak hanya menjadi tempat penyampaian materi, tetapi juga memberikan masukan berharga dari para hakim mengenai persoalan pembuktian dan penyitaan aset kripto. Ia berharap dialog antara regulator dan aparat peradilan terus diperkuat agar penanganan perkara aset kripto semakin baik, menghasilkan putusan yang memberikan kepastian hukum sekaligus mencerminkan keadilan.
Baca Juga : Regulasi Crypto AS yang Lama Dinanti Akhirnya Tiba di Gedung Putih
Dorongan Sistem Pengawasan Lebih Proaktif
Sementara itu, Edmon Makarim menyoroti pentingnya penguatan sistem pelaporan dan pengawasan terhadap pelaku usaha digital yang merugikan konsumen. Ia mendorong OJK dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) untuk lebih proaktif mengembangkan mekanisme pengawasan, termasuk pemanfaatan daftar prioritas pengawasan (priority watch list) dan daftar hitam (blacklist).
Menurut Edmon, sistem tersebut diperlukan agar pelaku usaha bermasalah bisa teridentifikasi lebih cepat sehingga masyarakat tidak terus mengalami kerugian akibat praktik yang sama.
“Perlu ada sistem pelaporan dan pengawasan yang lebih baik, termasuk daftar prioritas pengawasan dan daftar hitam bagi pelaku usaha bermasalah, agar kerugian konsumen tidak terus berulang,” ujarnya.
Gagasan ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, khususnya Pasal 18 dan Pasal 80 yang mengatur mekanisme pelaporan kerugian konsumen serta sanksi administratif berupa daftar prioritas pengawasan dan daftar hitam.
Edmon juga mengingatkan pentingnya pemahaman hakim terhadap proses pengamanan aset digital dalam penanganan perkara. “Meskipun hakim bukan pihak yang melaksanakan penyitaan, hakim perlu memahami proses pengamanan aset digital untuk memastikan tindakan aparat penegak hukum sesuai dengan kewenangannya dan tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan,” tegasnya.
Kesimpulan
Pernyataan OJK dalam forum Perisai Badilum ini menegaskan bahwa ekosistem aset kripto di Indonesia masih membutuhkan kolaborasi erat antara regulator, aparat peradilan, dan konsumen sendiri. Perlindungan konsumen dan pencegahan money laundering menjadi dua pilar yang tidak bisa dipisahkan. Di tengah meningkatnya minat masyarakat terhadap aset digital, edukasi dan kehati-hatian tetap menjadi kunci agar industri ini berkembang sehat dan terhindar dari penyalahgunaan.
Disclaimer: Artikel ini disusun berdasarkan laporan dari forum Perisai Badilum Episode 19 dan pernyataan resmi narasumber per 9 November 2026. Bukan merupakan saran investasi atau nasihat hukum. Selalu lakukan riset mandiri (DYOR) dan bertransaksi hanya melalui platform yang berizin OJK. Tabloid Crypto tidak bertanggung jawab atas segala bentuk kerugian yang timbul.
Baca Juga : Kripto Jadi Primadona! Transaksi Naik 31,96% Tembus Rp30,56 Triliun di September 2026
5 FAQ Seputar Sorotan OJK tentang Perlindungan Konsumen & Money Laundering Kripto
1. Apa dua fokus utama OJK dalam pengawasan aset kripto?
Perlindungan konsumen dan pencegahan pemanfaatan aset kripto untuk tindak pidana pencucian uang (money laundering).
2. Mengapa konsumen diminta melakukan DYOR?
Karena perlindungan konsumen tidak bisa sepenuhnya dibebankan kepada otoritas. Keputusan investasi harus didasarkan pada pemahaman risiko, bukan FOMO.
3. Apa usulan Edmon Makarim untuk memperkuat pengawasan?
Penguatan sistem pelaporan, daftar prioritas pengawasan (priority watch list), dan daftar hitam (blacklist) bagi pelaku usaha bermasalah.
4. Mengapa dialog antara OJK dan aparat peradilan penting?
Agar penanganan perkara aset kripto semakin baik, khususnya terkait pembuktian dan penyitaan, serta menghasilkan putusan yang adil dan memberikan kepastian hukum.
5. Apa landasan hukum yang disebut terkait daftar hitam pelaku usaha?
Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, khususnya Pasal 18 dan Pasal 80.
Oleh : Tim Redaksi Tabloid Crypto
