Tabloid Crypto – Presiden AS Joe Biden mengusulkan anggaran baru untuk tahun fiskal 2025 yang mengatur pendapatan dan pengeluaran AS. Salah satu poin penting dari peraturan ini adalah pajak kripto.
Pemerintah Biden mengumumkan rencana pajak untuk penambangan mata uang kripto.
Baca Juga :Â Lonjakan Bitcoin: Apakah Bitcoin Bisa Menjadi Cadangan Global?
Aturan tersebut, yang dikutip Kamis (14/3/2024) oleh Yahoo Finance, menyatakan, “Setiap perusahaan yang menggunakan sumber daya komputasi untuk menambang aset digital, baik yang dimiliki oleh perusahaan tersebut atau disewa dari pihak lain, akan dikenakan pajak cukai sebesar 30% dari biaya listrik yang digunakan dalam penambangan aset digital.”
Penambang akan dikenakan pajak atas jumlah listrik yang mereka gunakan jika undang-undang pajak ini disetujui. Pajak ini akan dikenakan tambahan pada keuntungan pajak penjualan aset yang diterima penambang dari penjualan token mereka.
Pajak ini akan dikenakan selama tiga tahun, dengan pengenaan 10% pada tahun pertama, 20% pada tahun kedua, dan 30% pada tahun ketiga.
Departemen Keuangan melaporkan bahwa pertumbuhan penambangan aset digital menyebabkan peningkatan konsumsi energi, yang dapat berdampak negatif terhadap lingkungan dan dapat menimbulkan masalah keadilan lingkungan serta meningkatkan harga energi bagi mereka yang berbagi jaringan listrik dengan penambang aset digital.
Baca Juga :Â Di tengah Kegilaan Bitcoin, Diskusi Hong Kong tentang Pasar ETF Ethereum
Karena aktivitas penambangan sangat bervariasi dan sangat mobile, penambangan aset digital juga menciptakan ketidakpastian dan risiko terhadap utilitas dan komunitas lokal.
Gedung Putih mengantisipasi bahwa pajak tersebut dapat menghasilkan keuntungan sebesar USD 302 juta pada tahun pertama dan USD 7,7 miliar pada dekade berikutnya. (red/tc)
