Hasil Pemilu di Indonesia Menjadi Kunci Kemajuan Industri Kripto

oleh -1199 Dilihat
Perkembangan pasar aset kripto di Indonesia.
Perkembangan pasar aset kripto di Indonesia. foto: istimewa

Reku Banner jpg

Tabloid Crypto – Hasil pemilihan umum (pemilu) pada 14 Februari 2024 akan menentukan nasib industri kripto di Indonesia. Jika mereka gagal memperoleh suara mayoritas yang diperlukan, pemilu mungkin diperpanjang ke tahap dua.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menetapkan CFX sebagai pertukaran aset digital pertama di dunia yang diawasi oleh regulator dan berencana untuk mendirikan bursa kripto. Namun, sektor ini mungkin tidak tertarik oleh pengganti Jokowi.

Tidak semua kandidat membahas masalah ini, tetapi banyak komentar mereka seolah-olah menunjukkan ke mana industri ini akan bergerak di bawah kepemimpinan mereka.

Baca Juga : Harga Ethereum (ETH) Tetap Tinggi Karena Permintaan Utama, Inilah Tingkat Dukungan Berikutnya

Dalam hal kripto, calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, agak santai. Namun, mengingat Anies-Imin berada di oposisi, keduanya berencana untuk memperbaiki kebijakan yang ada.

Dilaporkan oleh CoinDesk bahwa, dua tahun sebelumnya, Imin mengemukakan gagasan untuk mengenakan pajak atas transaksi kripto dalam upaya meningkatkan pendapatan negara, yang menunjukkan kemungkinan besar bahwa peningkatan ini akan berdampak pada industri kripto.

Selain itu, Amin menuntut peraturan yang lebih ketat. Salah satunya adalah agar sektor ini diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan agar Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) mengambil alih pengawasan kripto pada tahun 2025.

Meskipun demikian, pelaku industri kripto di negara bagian tersebut dihantui oleh pajak. Mereka menginginkan pemerintah menetapkan persentase pajak yang lebih rendah untuk pajak yang dibebankan kepada bursa dan konsumen dengan tujuan menumbuhkan industri dan mendorong pemain yang selama ini beroperasi di luar negeri karena aturan yang ketat.

Pasangan calon presiden dan cawapres lain, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, yang masing-masing bernomor urut 03, belum membahas cryptocurrency selama kampanye.

Namun, pada tahun 2022, ahli hukum tata negara dan politisi PDI Perjuangan berbicara tentang tren token non-fungible (NFT). Gubernur Jawa Tengah saat itu, Ganjar, memuji kreatifitas NFT.

Ganjar melihat Ghozali, salah satu kisah sukses NFT Indonesia, sebagai sumber inspirasi bagi anak muda Indonesia. Namun, dia menekankan betapa pentingnya membayar pajak untuk menjaga kemakmuran negara.

Sejauh ini, Gibran Rakabuming Raka, cawapres yang bersaing dengan Menteri Pertahanan saat ini, Prabowo Subianto, adalah kandidat yang paling bersemangat untuk membahas topik kripto.

Gibran, putra Presiden Jokowi dan pendukung kuat digitalisasi—terutama dalam hal blockchain dan kripto—adalah kandidat yang kontroversial karena telah memenuhi persyaratan melalui perubahan di Mahkamah Konstitusi (MK).

image 20231129132832
Arus dana masuk di aset digital kripto. (Dok: Bloomberg)

Ia menjadi perhatian besar pada bulan Desember karena mengatakan bahwa ia ingin mempersiapkan para ahli blockchain dan kripto untuk meningkatkan industri teknologi Indonesia. Pada 22 Desember, dalam debat presiden resmi kedua, yang berfokus pada ekonomi dan infrastruktur, dia mengulangi pernyataan ini.

Prabowo, di sisi lain, menyatakan bahwa pemerintahannya akan meningkatkan pengawasan kepatuhan pajak terhadap pedagang saham dan kripto untuk memerangi mereka yang menghindari pajak.

Prabowo dan Gibran tampaknya akan mempertahankan kebijakan dan sikap negara terhadap cryptocurrency saat ini, dan mungkin menerima perubahan undang-undang yang lebih ramah kripto.

Oscar Darmawan, Chief Executive Officer Indodax dan salah satu exchanger kripto Indonesia, meminta agar aturan pajak kripto disesuaikan dengan perkembangan industri saat ini, di mana ada 18,25 juta investor baru, yang merupakan 7% dari total populasi.

Oscar mengatakan bahwa meninjau kembali besaran pajak kripto dapat mendorong pertumbuhan industri. Ketahuilah bahwa beban pajak yang berlaku saat ini adalah 0,11% PPh dan 0,11% PPN, ditambah biaya 0,02% untuk transaksi di bursa, deposito, dan kliring.

Oscar menulis, “Jika bertransaksi menggunakan stablecoin seperti USDT, akan dikenakan penggandaan pajak. Banyaknya jenis pajak yang dikenakan, membuat jumlah total pajak yang harus dibayarkan oleh investor menjadi mahal dan berpotensi dapat mematikan industri kripto di Indonesia.”

Baca Juga : Investor Kripto Tertipu oleh MLM, Penipu Mengambil Rp 2,34 Triliun

Oscar mengklaim bahwa pendapatan pelaku industri kripto lebih besar daripada hasil pajak yang dihasilkan oleh industri tersebut. Investor kripto juga menghadapi beban dari semua biaya. Seperti halnya bursa saham konvensional, ia menyarankan agar industri dibebaskan dari perusahaan perusahaan (PPN).

Bisnis pertukaran mata uang asing yang beroperasi di Indonesia seharusnya dikenakan pajak triliunan rupiah, tetapi DJP tidak pernah menagihnya. Sementara industri kripto domestik saat ini berjuang untuk bertahan karena harus membayar pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan saat ini. Industri kripto mengalami ketidaksamaan sebagai akibatnya.

Di tengah momentum pendukung kripto dunia, termasuk Halving Day Bitcoin, beban pajak saat ini dikhawatirkan membuat arus transaksi kripto berpindah ke luar negeri. (red/tc)

Berlangganan Tabloid Crypto

DEX LOGO BLUE HD

NAGA INTERIOR Banner 1 1 scaled

Tentang Penulis: Tabloid Crypto

MEDIA ONLINE KOMUNITAS CRYPTO

Responses (3)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *